Selain menyoroti risiko utang, JK juga menyinggung penurunan alokasi transfer anggaran ke daerah. Dia menyebut porsi transfer ke daerah yang sebelumnya mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran pemerintah kini tinggal sekitar 17 persen.
Menurutnya, penurunan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan daerah, terutama karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
JK menegaskan pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah karena daerah merupakan bagian penting dari kekuatan negara secara keseluruhan.
"Dulu 30 persen daripada seluruh pengeluaran. Hari ini anggaran sekarang sisa 17 persen ke daerah. Jadi nanti infrastruktur daerah akan berbahaya, akan terjadi penurunan kualitasnya, dan juga pendidikan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan merevisi APBN 2026 meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Dia menilai posisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan.
Purbaya menuturkan, pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Kondisi penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah.