Mantan aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch) ini menegaskan, KPK sejauh ini baru memutuskan untuk hadir secara substansial dalam menyusun materi debat capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. KPK masih mempertimbangkan berbagai hal dalam menghadirkan pimpinan komisi antirasuah dalam debat.
"Jadi, sejauh ini keputusannya, KPK akan ikut secara substansi menyusun bersama materi debat dengan panelis dan pakar lain, namun belum memutuskan apakah akan hadir dalam kegiatan debat tersebut karena berbagai pertimbangan," kata Febri.
KPK berharap seluruh masyarakat Indomesia mendukung proses Pemilu 2019. Sehingga, rakyat bisa mendapat pemimpin yang baik berdasarkan keingingan rakyat yang memilih.
Menurut Febri, yang paling utama bagi KPK yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD dan DPRD yang nantinya terpilih harus menyadari pentingnya pemberantasan korupsi, demi mewujudkan kesejahteraan yang adil untuk rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan (KPK) telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat tersebut terkait permohonan menjadi tim panelis atau pakar debat pertama pada Pilpres 2019.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat diterima tertanggal 28 Desember 2018. KPK menghargai permintaan KPU yang dinilai menunjukkan fokus terhadap aspek antikorupsi sehingga meminta KPK terlibat langsung sebagai panelis tersebut.
"Namun, kami masih membahas secara internal apakah bersedia menjadi panelis atau dari aspek substansi cukup memberikan sejumlah saran materi tentang pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK yang akan dibahas tanpa dihadiri secara langsung oleh pimpinan KPK," ujar Febri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).