“Nah makanya kita cepat-cepat menyiapkan, bahkan sudah agak mundur dibandingkan dengan empat tahun yang lalu. Kita sudah akhir Mei, sekarang untuk segera membentuk pansel. Tapi itu tentu saja karena UU yang berlaku adalah periodenya 4 tahun,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan, pemerintah pusat akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
“Tapi sampai sekarang kan, saya terus terang belum membaca amar putusan MK, jadi kita menunggu saja sampai kami pelajari amar putusan MK,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MK membacakan putusan Nomor Perkara 112/PUU-XX/2022 dari gugatan Nurul Ghufron terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima MK.
Dalam putusannya, MK menerima permohonan uji materiil masa jabatan pimpinan KPK.