JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap ingin mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung karena menjadi cermin kedaulatan rakyat. Pilkada langsung hanya akan dievaluasi dari sisi teknis penyelenggaraan.
Sikap tegas Jokowi disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menanggapi polemik tentang pelaksanaan pilkada yang disebut akan kembali dilakukan tidak langsung atau dipilihan DPRD.
“Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat atau demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998,” kata Fadjroel di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Fadjroel menuturkan, Presiden memandang bahwa pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal.
Adapun mengenai rencana pemerintah untuk mengevaluasi pilkada langsung, Jokowi menegaskan bahwa yang dimaksud yakni evaluasi pada teknis penyelenggaraan pilkada. Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics dan menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif.
”Sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan. Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Fadjroel menekankan, Pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah.