“PSL sebagaimana dimaksud juga dapat digunakan untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit keluar negeri,” bunyi pasal 9 Perpres ini.
Sedangkan PSN, menurut perpres ini, digunakan untuk upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia kepada negara atau kepala pemerintahan asing, jamuan atau resepsi pada acara kenegaraan dan acara resmi di dalam negeri, dan jamuan atau resepsi pada kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi di luar negeri.
“Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 13.