IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi," tuturnya.
IJTI mengingatkan bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi 'Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.'
"IJTI mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi," ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan kartu identitas reporter istana milik reporter CNN diduga dicabut usai bertanya terkait program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Terkait hal tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden lalu mencari reporter yang bertanya terkait program MBG. BPMI dikabarkan keberatan atas pertanyaan reporter tersebut kepada Presiden Prabowo karena merasa pertanyaan tersebut di luar konteks.