JAKARTA, iNews.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memberikan perhatian serius terhadap maraknya kepala desa atau kades dan perangkat desa terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.
Hashim memaparkan, selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.
“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan desa, kalau tidak salah Rp1 miliar setahun, mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim saat acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dikutip Senin (20/4/2026).
Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.
“Seringkali kepala desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ujarnya.