Harta Kekayaan Heru Pambudi Sekjen Kemenkeu Capai Rp71 Miliar, Unggul Jauh dari Purbaya

Aset Heru terdiri dari beberapa kategori berikut:

• Tanah dan Bangunan: sekitar Rp3,52 miliar. Properti tersebut tersebar di Bogor, Bekasi, dan Jakarta Timur. Beberapa di antaranya merupakan hasil pembelian pribadi, sebagian lagi berasal dari warisan keluarga.
• Alat Transportasi dan Mesin: sekitar Rp346 juta, terdiri dari mobil Toyota Voxy tahun 2020 serta beberapa sepeda gunung koleksinya.
• Harta Bergerak Lainnya: senilai Rp592 juta, mencakup barang koleksi dan aset pribadi bernilai tinggi.
• Surat Berharga: mencapai Rp12,16 miliar, menunjukkan Heru memiliki portofolio investasi yang aktif.
• Kas dan Setara Kas: senilai Rp54,38 miliar — menjadi komponen terbesar dalam laporan kekayaannya.

Heru tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh total tersebut merupakan harta bersih. Besarnya porsi kas menunjukkan tingkat likuiditas tinggi dan kemampuan finansial yang solid.

Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa Sebagai Pembanding

Sebagai pembanding, kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa berdasarkan laporan LHKPN terakhir tercatat sekitar Rp39,21 miliar. Aset tersebut berasal dari sejumlah kategori, seperti tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp30 miliar, beberapa kendaraan roda empat, surat berharga, serta kas dan setara kas sekitar Rp4 miliar.

Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar antara Heru Pambudi dan Purbaya, yakni sekitar Rp31 miliar. Perbedaan ini cukup menarik karena secara hierarki jabatan, Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan, sedangkan Heru “hanya” Sekretaris Jenderal. 

Perbandingan Kekayaan Heru Pambudi dengan Purbaya

Dari laporan resmi tahun terakhir, harta kekayaan Heru Pambudi Sekjen Kemenkeu mencapai Rp71,01 miliar, sementara kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sekitar Rp39,21 miliar. Selisih yang mencapai puluhan miliar ini menempatkan Heru sebagai salah satu pejabat Kemenkeu dengan nilai kekayaan tertinggi.

Pada akhirnya, harta kekayaan Heru Pambudi Sekjen Kemenkeu bukan hanya angka yang tercantum dalam laporan LHKPN, melainkan simbol kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan amanah publik.