JAKARTA, iNews.id - Pendiri Lokataru, Haris Azhar menilai pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi terkait penggulingan Presiden Prabowo Subianto belum memenuhi unsur makar. Hal itu katanya didasarkan pada UU KUHP yang terbaru.
"Karena di pasal 193 itu (makar) ke pemerintah, bukan kepada presiden," kata Haris dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Seruan Berujung Laporan, Ada Gerakan Makar?' di iNews, Selasa (14/4/2026).
Mengenai apakah seorang presiden bisa dikategorikan sebagai pemerintah, menurutnya hal itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Namun, KUHP secara tegas menulis frasa 'pemerintah'.
"Ada banyak memang di beberapa di undang-undang yang menyebutkan bahwa presiden adalah pemimpin dari pemerintah. Konstitusi juga bilang seperti itu. Tapi KUHP-nya mengatakan kepada pemerintah," ujar Haris.
Haris tidak masalah jika warga negara punya hak untuk melapor ke polisi. Akan tetapi, Haris tetap beranggapan, secara pembuktian unsur makar tersebut tidak terpenuhi.