"NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai civil society yang bisa menasihati negara. Ini yang saat ini sangat kurang, civil society yang mampu menasihati negara, apalagi menasihati dengan cara yang adem penuh kelembutan seperti tradisi NU," tuturnya.
Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menekankan pentingnya cara yang lembut dan halus dalam menyampaikan nasihat kepada negara, karena pendekatan yang keras dinilai tidak produktif. Dia menyinggung pengalaman organisasi masyarakat yang menempuh cara keras dan berujung pada pembubaran, sebagai pelajaran bahwa pendekatan konfrontatif justru kontraproduktif.
"Karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kalau mau menasihati pemimpin maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung. Inilah yang saat ini kosong," katanya.
Dia menambahkan, tantangan bagi kelompok civil society yang ingin berperan sebagai penyeimbang negara adalah cara penyampaian yang kerap sulit diterima oleh kekuasaan. Sebab, kekuasaan memiliki karakternya sendiri yang tidak selalu identik dengan karakter individu pemegang kekuasaan itu sendiri.
“Maka dibutuhkan betul organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir nggak dapat berkat politik karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik besar,” pungkasnya.