JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta tidak melibatkan swasta dalam proses pembangunan ibu kota yang baru. Terutama terkait pembiayaan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengingatkan, pembangunan ibu kota negara merupakan salah satu harga diri kedaulatan bangsa. Dia menilai, tidak pantas jika ada kelompok lain campur tangan dalam proses pembangunan.
"Dari sisi strukturnya yang paling penting pemindahan ibu kota itu pembangunannya harus biaya negara jangan ada biaya swasta," ujar Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru. Posisinya, berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Selanjutnya, Jakarta didesain sebagai pusat bisnis dan keuangan. "Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global,” kata Jokowi.