Dia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan tidak menambah tekanan baru bagi dunia usaha. Pada saat yang sama, dukungan terhadap industri yang menyerap banyak tenaga kerja harus diperkuat melalui insentif yang terukur, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian iklim usaha.
Kang Ferry mengatakan ancaman PHK yang mulai menguat saat ini mempertegas urgensi risalah kebijakan (policy brief) yang sebelumnya disampaikan Partai Perindo kepada pemerintah dan Bank Indonesia sebagai respons terhadap gejolak ekonomi nasional. Dalam dokumen tersebut, Perindo telah mendorong integrasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi sektor riil.
"Perindo sejak awal mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan sektor riil. Karena itu kami mengusulkan langkah konkret berupa stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan jaring pengaman ekonomi masyarakat, serta insentif sementara bagi industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak berujung pada PHK massal," kata dia.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Sebab, keberlangsungan industri, perlindungan pekerja, dan daya tahan UMKM merupakan satu ekosistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.
Dia menegaskan pemerintah perlu segera menerjemahkan komitmen pencegahan PHK ke dalam langkah yang terukur, mulai dari perlindungan industri padat karya, stabilisasi biaya produksi, hingga percepatan penciptaan lapangan kerja baru.
Kang Ferry menyebut, keberhasilan menjaga pekerjaan formal akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.