Melalui SE tersebut, KPK ingin agar imbauan tentang pencegahan itu dapat menjadi pedoman maupun petunjuk kepada kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran Covid-19.
Dalam paparannya di rapat koordinasi itu, Firli juga menegaskan kepada seluruh kepala daerah dan perangkatnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat masuk tindak pidana korupsi. Kepala daerah mesti berhati-hati.
“Jangan ada persekongkolan/kolusi, tidak memperoleh kickback dari penyedia, serta tidak mengandung unsur penyuapan,” ucapnya.
Selain itu, dia juga meminta penggunaan anggaran tidak mengandung unsur gratifikasi, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi dan tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Kendati demikian, Firli menegaskan bahwa rambu-rambu ini tidak berarti kepala daerah justru tidak menggunakan anggaran tersebut. Saat ini penanganan Covid-19 menjadi hal yang harus diutamakan.
“KPK berharap pimpinan daerah atau kepala daerah tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, sehingga menyebabkan tidak berani mengambil tindakan dalam penananganan Covid-19,” ujarnya.