Selain itu, koalisi mempersoalkan penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2021 untuk pembangunan dan pengadaan aset di Unsultra. Beberapa anggaran yang disoroti di antaranya pembangunan gedung Unsultra senilai Rp9,1 miliar serta pengadaan meubelair, kursi, dan meja kerja pejabat Unsultra dengan total lebih dari Rp12 miliar.
“Belanja modal itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan daerah, bukan untuk aset perguruan tinggi yang berada di bawah naungan yayasan milik Nur Alam dkk,” kata Aman.
Aman mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada KPK untuk memperkuat laporan tersebut. Dia berharap lembaga antirasuah segera menindaklanjuti laporan karena nilai dugaan kerugian negara dinilai cukup besar.
“KPK harus bergerak karena kerugian negaranya tidak main-main, sampai Rp12 miliar lebih,” kata Aman.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, setiap laporan masyarakat yang masuk ke lembaganya bersifat tertutup. Namun, dia juga memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk ke KPK.