"Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan personel ditempatkan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan mandat perdamaian tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin," ucap Dave.
Dave mengingatkan, misi perdamaian di Lebanon memiliki risiko yang tinggi, sehingga setiap kebijakan lapangan harus berorientasi pada perlindungan prajurit.
"Instruksi tersebut adalah bagian dari evaluasi menyeluruh yang terus dilakukan agar pasukan kita tetap dapat menjalankan tugas dengan aman dan efektif," ujar Dave.
"Dengan demikian, langkah Panglima TNI patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan prajurit. Komisi I DPR RI mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi mereka," pungkasnya.
Sebelumnya, MPR mengusulkan pemerintah menarik prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Hal ini disampaikan usai tiga prajurit TNI gugur akibat serangan Israel di kawasan tersebut.
"Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani saat memaparkan hasil rapat pimpinan (rapim) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).