DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Penyerapan APBN: Pastikan Setiap Rupiah Bermanfaat untuk Rakyat

Achmad Al Fiqri
Penyerapan APBN. (Foto: Ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Badan Anggaran DPR RI mengingatkan pemerintah mengenai penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik. Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk mendukung hal tersebut kami juga akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan APBD ke depannya,” ujar Anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansah, Selasa (9/7/24). 

Menurut Charles, pengawasan penyerapan anggaran negara hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan.

“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor, ” ujar Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu.

Charles pun menjelaskan, bahwa penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Melalui fungsi pengawasannya, DPR akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.

“Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” tegas Charles.

Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Charles mendorong agar pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.

“Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” kata Charles.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
3 jam lalu

Pemerintah Dapat Hibah Kapal Patroli dari Jepang, Nilainya Rp205 Miliar

Nasional
9 jam lalu

Istana Pastikan Pemilihan Calon Pimpinan OJK Lewat Pansel, Belum Ada Nama yang Disiapkan

Nasional
9 jam lalu

Paripurna DPR Sahkan 8 Anggota Baznas 2025-2030, Berikut Daftarnya

Nasional
10 jam lalu

11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, DPR Nilai Berpotensi Langgar HAM

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal