JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana. Sebab pemerintah tidak mau menyebutkan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara eksplisit dalam RUU tersebut.
“Jadi kami melakukan rapat kerja antara Komisi VIII dengan pemerintah dan DPD, yaitu membahas nasib RUU Penanggulangan Bencana. Rancangan ini merupakan inisiatif dari Komisi VIII DPR, semangatnya untuk memperkuat lembaga BNPB termasuk dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dan lain sebagainya,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam keterangan dikutip, Jumat (15/4/2022).
Yandri menjelaskan, DPR berinisiasi untuk memperkuat BNPB dalam UU. Namun, sudah dua tahun lebih tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai penyebutan BNPB dan BPBD dalam RUU tersebut.
“Kami ingin BNPB itu tetap ada nomenklaturnya, sementara pendapat dari pemerintah sampai hari ini BNPB tidak ada. Artinya kalau BNPB tidak ada, artinya bubar dong. Oleh karena itu, karena semangat kami dari awal ingin memperkuat BNPB, sementara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, MenPAN-RB, termasuk Menteri Kesehatan itu tidak sepakat dengan adanya lembaga BNPB,” terang Yandri.
Menurut politikus PAN ini, sembilan fraksi dalam rapat Panja tiga minggu lalu akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana ini, maka Komisi VIII DPR mengundang pemerintah untuk menyampaikan sikap.