Selain soal Kuota PPPK, dia menyinggung kebijakan penetapan standar minimal honor untuk guru yang disetarakan dengan PNS Golongan III A masa kerja nol tahun. Besaran honorarium sekitar Rp2,5 juta per bulan.
"Ini juga berkaitan dengan topik yang pertama tadi. Karena kalau pun guru-guru belum mendapat kuota PPPK, tetapi mendapat payung regulasi yang menjamin bahwa honorarium yang diterima telah ditetapkan batas minimumnya," ujarnya.
Dia menyebut program yang dicanangkan dari era Menteri Pendidikan Muhajir Effendi itu belum terlaksana. Di lapangan masih dengan mudah bisa ditemukan guru-guru yang mendapat honor sangat tidak memadai.
“Faktanya masih ada guru dengan honor 250 ribu rupiah sebulan. Jauh di bawah standar pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga masih banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” katanya.
Doa menyebut upah itu masih jauh di bawah UMR buruh pabrik. Padahal, guru harus mendidik manusia dengan output produknya moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini.
“Padahal guru adalah peletak pondasi bangsa, sekaligus penentu kemajuan sebuah bangsa. Karena kunci kemajuan dan kemakmuran negara, adalah suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas. Ini bukan teori di dalam buku. Tetapi sudah dibuktikan oleh banyak negara yang lebih maju dari Indonesia,” katanya.
Peringatan Harlah PERGUNU ke-69 yang dihelat PERGUNU Provinsi Lampung dihadiri para tokoh serta sejumlah kiai yang memiliki madrasah di sejumlah pesantren di Lampung.