Kebutuhan tersebut meliputi pengadaan sekitar 2.000 gerbong bottom dump, 1.200 gerbong datar, 652 unit kereta penumpang, hingga 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk operasional di wilayah Jabodetabek.
Penyatuan ini dinilai krusial untuk mengatasi berbagai kendala pengadaan yang selama ini muncul, khususnya terkait aspek kualitas produk dan kepastian waktu pengiriman.
"Dengan adanya integrasi KAI dan INKA, kita harapkan KAI dan INKA bisa membuat roadmap kerja sama pengadaan sarana jangka panjang, bukan hanya per tahun atau jangka pendek, sehingga semua persiapan R&D maupun manufaktur INKA itu bisa direncanakan dari awal sampai akhir," kata Gede.
Gede menambahkan, adanya kepastian kontrak jangka panjang bakal menjadi stimulus bagi INKA untuk memperkuat investasi di sektor manufaktur dan membenahi sistem rantai pasok mereka. KAI mengestimasi integrasi ini akan mendongkrak kesehatan finansial INKA secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama dengan adanya potensi pemesanan produk senilai Rp18,9 triliun untuk periode lima tahun.
"Sedangkan bisnis MRO atau recurring income itu sekitar Rp3 triliun per tahun, sehingga dalam lima tahun ke depan itu sekitar Rp15 triliun," kataGede.
Melalui proyeksi tersebut, total potensi pendapatan yang bisa diraup INKA selama lima tahun diperkirakan mencapai Rp33,9 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari proyek pengadaan sarana kereta serta lini bisnis perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO).
KAI juga menetapkan sasaran agar pada tahun 2029, INKA telah bertransformasi menjadi perusahaan manufaktur kereta yang memiliki struktur keuangan lebih sehat dengan basis bisnis MRO yang kuat. Gede menegaskan dalam pengembangannya, KAI mengacu pada model industri perkeretaapian di beberapa negara maju, termasuk China.