“Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kriteria mana-mana sertifikat yang diakui, dan mana yang tidak diakui. Dalam pelaksanaan PPDB, tim Sidanira akan menjadi tim independen untuk memverfikasi, melakukan analisa dan memutuskan mana-mana sertifikat dan prestasi yang diakui, tanpa ada intervensi dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lain,” kata Horale.
Selanjutnya, yang menjadi salah satu kunci terciptanya iklim kondusif pada PPDB DKI Jakarta adalah pelaksanaan PPDB Bersama pada jenjang SMA atau SMK. PPDB Bersama adalah bagian dari PPDB Jakarta yang memungkinkan calon siswa SMA dan SMK memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi. Nantinya, siswa yang diterima dalam PPDB Bersama akan dibiayai satu kali uang pangkal, serta biaya SPP maksimal selama tiga tahun bersekolah.
Siswa yang lolos akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dana APBD, seperti dikutip dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor e-0038 Tahun 2023 tentang PPDB Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024.
Horale menyampaikan, bahwa pemerintah DKI Jakarta turut berinisiatif untuk melaksanakan PPDB serentak dengan sekolah swasta yang telah sesuai dengan index kualitas, diukur dari sisi akreditasi, sarana prasarana, UKG, dan nilai ujian nasional yang terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim penilai.
“Kami juga melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu guru-guru sehingga kualitas sekolah-sekolah tersebut diharapkan bisa merata,” ujar Horale.