Dia menyatakan, JPPR mengutuk keras tindakan kades dan perangkat desa yang secara terang-terangan mendukung paslon capres-cawapres hanya demi kepentingan politik praktis. Hal ini disampaikan, mengingat adanya aturan yang dikhianati di dalam konsep negara hukum.
"JPPR sangat mengutuk keras bagi kepala desa yang secara terang benderang ingin mengkhianati hukum demi kepentingan politik pragmatis," ucapnya.
"Termasuk mengutuk para pihak yang dengan sengaja atas kekuasaan dan kewenangannya menggerakan dan memobilisasi aparat desa untuk tidak netral dalam pemilu," katanya lagi.