Pemakzulan ini seperti menjadi klimaks “perseteruan” Faida dengan wakil rakyat. Pada 2019, DPRD Jember resmi melayangkan hak interpelasi pada bupati perempuan pertama Jember itu.
DPRD merasa perlu bertanya pada Faida lantaran Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS 2019. Selain itu, muncul surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan Faida tidak mengikuti prosedur dalam melakukan mutasi jabatan.
Interpelasi ternyata bukan hal baru bagi Faida. Ketika awal-awal menjabat sebagai bupati, DPRD sudah memberikan ancaman untuk menggunakan hak bertanya itu.
Apa respons Faida? Sarjana kedokteran itu tak gentar. Dia bahkan menantang DPRD untuk menanyainya.
“Diinterpelasi itu kan artinya ditanya oleh DPRD, ya saya akan menjawab saja. Masak kalau diancam mau diinterpelasi menjadi takut dan mau diperas? Tidak bisa,” katanya.