“Kami sempat ketar-ketir kalau terjadi apa-apa. Eeeh, malah muthawif kami yang ditangkap karena tidak dibekali Kartu Nusuk. Untung, kami punya Kartu Nusuk jadi aman. Akibatnya tidak ada pembimbing yang mengarahkan dan mengedukasi kami. Tidak ada kajian yang menambah wawasan spiritual kami," urainya.
Dia menambahkan konsumsi yang disediakan biro tidak sesuai standar gizi dan sering tidak tepat waktu. Saat mau berangkat ke Arafah tidak disediakan sarapan pagi.
Jemaah juga tidak bisa makan siang karena tercecer akibat mencari maktab di Arafah.
"Air minum tidak disediakan kecuali kalau diminta. Padahal air minum ini sangat vital dalam menjalankan rangkaian ibadah haji,” katanya.
Sementara itu, anggota Timwas DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya mencatat semua laporan tersebut sebagai temuan Timwas DPR. Secara teknis, pihaknya telah mengoordinasikan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pengambil kebijakan di Kementerian Agama.
“Kami meminta kepada Kementerian Agama untuk mengevaluasi besar-besaran para pihak biro travel pengelola perjalanan haji. Kemenag harus bertindak tegas dengan mencabut izin operasional biro-biro haji umrah yang nakal,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini.