"Proses yang dilakukan kementerian itu sama sekali isinya tidak melibatkan kaum buruh atau pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, itu realitas yang ada. Ini perlu dicatat, selama ini, kami memperhatikan pemerintah itu selalu mengambil momen undang buruh, tidak membahas isi, tetapi untuk melegitimasi seolah-olah buruh sudah dilibatkan," tuturnya.
Dia menduga, Kemnaker menyalahartikan kehadiran buruh pada FGD tersebut untuk memuluskan penerbitan Permenaker 7/2026 karena dianggap sudah melibatkan kalangan pekerja.
"Kami yakin, melalui Ibu Dhatun menyampaikan sudah atas izinnya Pak Prabowo, berarti disini dugaan kuatnya, dari kementerian undang FGD untuk menentukan produk apa dan disepakati produk Permenaker, yang ditentukan itu yang disampaikan, bahwa Pak Prabowo, pasti iya kalau disampaikannya buruh sudah dilibatkan. Nah ini ada dipelintir situasi itu," ujarnya.