KSPI Minta Permenaker Outsourcing Direvisi, Ancam Demo Besar-besaran!

JAKARTA, iNews.id - Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menuntut, agar Permenaker nomor 7 Tahun 2026 tentang alih daya atau outsourching dilakukan revisi atau dicabut. Jika tidak, para buruh akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia.

"Pada hari ini, KSPI bersama Partai Buruh menggelar aksi awalan, aksi ini akan bergelombang di seluruh Indonesia. Hari ini hanya membawa isu tunggal, yaitu revisi atau perbaiki Permenaker Nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau kita kenal dengan outsourcing," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga

Ini Sosok Hakim Shin Jong-o, Perberat Vonis Eks Ibu Negara Korsel tapi Mendadak Tewas

Menurutnya, para buruh meminta agar aturan itu dicabut. Namun, manakala dicabut, bakal kehilangan aturan yang mengatur tentang outsourcing yang ingin para buruh hapus.

"Jadi, sebagai antara untuk menuju kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita masih bisa menerima adanya permenaker yang mengatur tentang pelarangan outsourcing atau pekerja alih daya, bukan melegalkan, permenaker nomor 7 tahun 2026 ini melegalkan outsourcing atau pekerja alih daya," tuturnya.

Baca Juga

Massa Buruh Demo di Kemnaker, Begini Suasana di Jalan Gatot Subroto

Dia menambahkan, pada dasarnya para buruh ingin ada larangan, tapi di dalam Permenaker Nomor 7 tersebut tidak ada pelarangan penggunaan outsourcing. Padahal, Presiden Prabowo Subianto dalam gelaran aksi Mayday kemarin setuju tentang penghapusan outsourcing.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam Mayday yang lalu, 1 Mei 2026 di Monas dalam pidatonya menyetujui adanya pelarangan outsourcing atau penghapusan outsourcing," katanya.

Baca Juga

Buruh Demo di Kantor Kemnaker, Pengendara Disarankan Cari Jalur Alternatif

Editor: Puti Aini Yasmin