BPJT bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) dan Kementerian PPN/Bappenas mendorong keterlibatan konsultan independen yang memiliki kredibilitas tinggi.
"Kemarin kita sudah diskusi juga dengan DJPI dan Bappenas dan lain-lain, kita akan minta bantuan untuk penyiapan readiness criteria itu, atau studi-studi investasi itu kalau bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel," tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan proyeksi yang lebih akurat dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor, termasuk dari luar negeri. Dengan studi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, investor diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai potensi risiko dan tingkat pengembalian investasi.
"Sehingga investor itu bukan hanya Investor di nasional, tapi investor dari luar negeri, misalnya ruas ini dihitung oleh mereka Traffic-nya kira-kira seperti ini sehingga pengembaliannya bisa dengan tarif sekian, sekian tahun bisa balik," kata Wilan.
"Nah kalau yang melakukan penyiapannya atau readiness criteria itu konsultan yang kredibel, mungkin salah satunya tadi kita bisa menyiapkan penyiapannya lebih baik lagi," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengevaluasi skema pembagian risiko dalam proyek jalan tol. Dukungan pemerintah dalam menanggung sebagian risiko dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor.
Di tengah ketidakpastian global, pembenahan aspek fundamental proyek dinilai menjadi kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap kompetitif dan mampu menarik kembali minat investor asing.
"Sebetulnya sih kalau saya dapat info dari DJPI peminat-peminat di tol ini masih cukup banyak. Tapi memang mereka lihat-lihat nih kira-kira risiko yang bisa cover oleh pemerintah itu apa," katanya.