Dalam rinciannya, anggaran pada program dukungan manajemen dibutuhkan untuk; Satu, peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset/barang milik negara (BMN), dan layanan umum dan sarana internal sebesar Rp41.867.074.590.
Dua, manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp2.600.000.000. Tiga, hukum dan reformasi birokrasi sebesar Rp13.536.977.000. Empat, program dan akuntabilitas kinerja sebesar Rp9.814.330.000. Lima, keterbukaan informasi publik, tata usaha dan administrasi sebesar Rp58.070.878.000. Enam, data dan teknologi informasi sebesar Rp5.225.000.000.
Sementara, usulan tambahan anggaran pada program pembinaan Pancasila dibutuhkan untuk kegiatan:
1. Penguatan hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan sebesar Rp99.962.770.000 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat serta sosialisasi, komunikasi dan rekomendasi pembudayaan PIP.
2. Analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi sebesar Rp24.679.215.303 dengan alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum selaras nilai Pancasila serta pengawasan kebijakan dan regulasi selaras nilai Pancasila.