Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut.
Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus romusha.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno pun didapuk untuk membacakan teks proklamasi ditemani oleh Mohammad Hatta di kediamannya di alamat Jalan Pegangsaan Nomor 56, Jakarta. Soekarno dan Hatta pun mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) ke Indonesia, Letjen Sir Philip Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Presiden selaku kepala pemerintah dan kepala negara.
Setelah Pengakuan Kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI.