Menurut legislator yang juga bertugas di Komisi I DPR bidang pertahanan itu, anggota MSG mengaku kerap mendapat informasi-informasi yang keliru dari pihak-pihak tertentu. Fadli mengatakan, anggota MSG berterima kasih atas penjelasan dari DPR soal Papua.
“Mereka apresiasi karena mendapatkan informasi yang datang dari kita selaku parlemen yang mewakili rakyat dan mereka juga kebetulan sistemnya parlementer,” ucapnya.
Untuk diketahui, MSG merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Vanuatu merupakan salah satu anggota MSG yang kerap menuding adanya pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua, namun menutup mata soal gerakan separatisme di sana. Pada sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya menyebut tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.
Oleh karena itu, Fadli mengatakan pertemuan antara DPR dan MSG kemarin cukup berpengaruh. Pendekatan melalui diplomasi parlemen ini diharapkan membuka pandangan baru negara-negara MSG soal Papua.
DPR juga mengundang Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro pada pertemuan tersebut untuk memberikan laporan terkait Papua.
“Mereka sangat apresiasi keterangan-keterangan kita dan mereka juga menyampaikan pandangan-pandangannya tapi pada umumnya positif. Terlebih kita undang Komnas HAM sebagai lembaga yang independen melaporkan situasi dan kondisi di Papua,” katanya.