JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima sebanyak 105 permohonan penyelesaian sengketa kasus yang terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Jumlah ini didapat dari hasil pemutakhiran data sengketa pada Selasa, 29 September 2020.
"Sengketa paling banyak terjadi di 91 kabupaten, 12 kota dan 2 provinsi," ucap anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangan di Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Sebanyak 99 permohonan, dia mengungkapkan, diajukan secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu di daerah. Sedangkan 6 permohonan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
"Jumlah tersebut sangat timpang. Padahal Bawaslu sudah mempersilakan peserta ataupun tim kampanye untuk ajukan permohonan via daring," kata Bagja.
"SIPS dengan permohonan daring tujuannya supaya memutus penyebaran Covid-19 dengan mengurangi kegiatan tatap muka. Maka silakan gunakan SIPS Bawaslu," ujarnya.
Bagja memaparkan, kehadiran SIPS merupakan salah satu cara Bawaslu untuk adaptasi dengan kondisi pandemi virus corona saat ini. Dengan perubahan beberapa kebiasaan penyelenggara pemilu, menurut dia, permohonan sengketa secara daring merupakan cara untuk peserta pilkada, tim pemenangan dan stakeholder mendapatkan keadilan dalam pesta demokrasi.
"Kami ingin memastikan penyelenggara, peserta, pendukung dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis," tuturnya.