Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun berbagai opsi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penundaan keberangkatan apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
Pemerintah menegaskan keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Pembahasan masih berlangsung bersama DPR sekaligus menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya, membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda (keberangkatan) bisa jadi muncul, apabila keselamatan warga negara kita terancam," ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjutak, Selasa (10/3/2026).
Prabowo meminta seluruh pihak terkait menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan haji. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki langkah antisipatif apabila kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memburuk.
Pemerintah memastikan keputusan final akan diambil setelah melihat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan laporan diplomatik serta kondisi lapangan.
Jika situasi dinilai aman, keberangkatan jemaah haji akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Namun jika risiko konflik meningkat dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah, pemerintah tidak menutup kemungkinan menunda keberangkatan.