"Tentu ini sekali lagi akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan regional dan juga internasional dan berdampak tentu kepada urat nadi kehidupan manusia secara umum," ujarnya.
Diketahui, Iran mempertimbangkan untuk memungut biaya keamanan terhadap kapal-kapal tanker maupun dagang yang melintasi Selat Hormuz. Parlemen negara itu dilaporkan segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) baru tersebut.
Kantor berita ISNA melaporkan, RUU itu mengusulkan pengenaan biaya tol atau keamanan terhadap seluruh kapal.
Seorang sumber anggota parlemen Iran mengatakan, isi RUU mewajibkan pungutan biaya beserta pajak bagi setiap kapal yakni pengiriman barang, transportasi energi, serta rantai pasokan makanan yang melintasi Selat Hormuz untuk alasan keamanan.
"(Negara-negara yang mendapat manfaat dari keamanan maritim) Harus membayar biaya dan pajak kepada Iran," kata anggota parlemen tersebut, dikutip Jumat (20/3/2026).
Proposal ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari.
Iran menutup Selat Hormuz pada awal serangan AS-Israel, namun kemudian membukanya secara terbatas. Beberapa pejabat Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal, kecuali milik AS, Israel, dan sekutu-sekutunya. Belasa kapal tanker dan dagang terbakar, bahkan ada yang ludes, karena nekat melintasi perairan tersebut.