Banyak pihak, termasuk beberapa pemimpin Palestina, berpendapat bahwa solusi dua negara tidak sepenuhnya mengakomodasi hak-hak mereka. Sebagai contoh, kebijakan Israel dalam memperluas pemukiman di Tepi Barat telah mengurangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan terhubung secara geografis.
Selain itu, pengakuan internasional terhadap negara Palestina belum diikuti dengan tindakan konkret yang mengakhiri pendudukan dan memberikan kedaulatan penuh kepada Palestina. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas solusi dua negara dalam memberikan keadilan bagi rakyat Palestina.
Solusi dua negara tetap menjadi landasan utama dalam upaya penyelesaian konflik Israel–Palestina. Namun, tantangan besar seperti perluasan pemukiman, status Yerusalem, dan pengakuan internasional yang belum efektif menimbulkan keraguan tentang kelayakannya. Penting untuk terus mengevaluasi dan mencari pendekatan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.