JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyampaikan kritik keras terhadap draf revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu sorotan utama adalah hilangnya pengakuan terhadap peran asosiasi resmi seperti Amphuri dalam isi RUU tersebut.
Ketua Umum Amphuri, Firman M Nur mengatakan, draf RUU yang beredar tidak mencantumkan sama sekali posisi asosiasi penyelenggara dalam struktur pengawasan, konsultasi, atau penyusunan kebijakan.
"Kami justru dipinggirkan, padahal selama ini ikut aktif menjaga standar layanan dan menghubungkan pelaku usaha dengan regulator," ucap Firman di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Amphuri menilai tidak adanya pengakuan formal terhadap asosiasi dapat memperlemah sistem pengawasan publik, memperbesar sentralisasi kekuasaan, dan menghilangkan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola haji dan umrah.