Julius mengingatkan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara memiliki arah kebijakan HAM yang jelas, terutama di tengah tantangan pemenuhan hak ekonomi dan sosial yang masih dihadapi banyak warga.
"Kalau pemerintah tidak segera menunjukkan platform kebijakan HAM yang kuat, publik bisa menilai negara tidak memiliki perhatian serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Itu akan memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.
Dia juga menilai keterlambatan pengesahan RAN HAM berpotensi berdampak langsung terhadap kelompok rentan, mulai dari masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, hingga warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Selain itu, Julius mengingatkan Kementerian Sekretariat Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif untuk memastikan kebijakan strategis memperoleh prioritas dalam proses pengambilan keputusan Presiden.
"Kalau memang RAN HAM sudah berada di Sekretariat Negara, seharusnya ada narasi urgensi yang kuat kepada Presiden mengapa kebijakan ini perlu segera ditetapkan. Fungsi Sekretariat Negara bukan sekadar tata usaha pemerintahan," katanya.