Kendati demikian, Tanak menyebutkan pihaknya akan tetap memproses Hengki dengan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
"KPK tetap akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan dan kita akan menerapkan hukum acara pidana sebagaimana diatur UU 81," ujarnya.
Hengki ditugaskan ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sejak 2022. Saat di Kemenkumham, dia pernah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Dia kemudian ditugaskan di KPK terhitung sejak 22 Februari 2018.
Hengki yang awalnya menunjuk pegawai KPK sebagai lurah yang bertugas mengumpulkan uang dari tahanan. Uang yang terkumpul itu kemudian diserahkan kepada tahanan yang 'dituakan' sebelum diserahkan ke 'lurah'. Tahanan dalam rutan juga dikoordinasikan oleh seseorang yang dituakan atau dijuluki 'korting'.
"Itulah yang mengoordinir setiap bulannya dari para tahanan-tahanan setelah terkumpul diserahkan kepada 'lurah'. Siapa yang menunjuk lurah ini pada awalnya adalah Hengki," kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.