JAKARTA, iNews.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan eks kedutaan besar (Kedubes) Inggris di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sulit terwujud. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menolak pengajuan dana untuk membeli lahan tersebut.
Anggaran itu diajukan oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp500 miliar.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI M Taufik mengungkapkan, alasan penolakan pembelian lahan tersebut karena tidak memiliki urgensi atau bersifat tidak mendesak. Banggar menilai seharusnya anggaran Rp500 miliar dapat dialokasikan Pemprov DKI untuk membeli lahan yang lebih luas serta memberi manfaat banyak.
“Kok nafsu banget sih Pemda beli. Menurut saya manfaatnya juga enggak terlalu besar, mending beli di Jaksel, Rorotan, Kamal Muara, dibeli dan diberesin,” kata Taufik di Gedung DPRD Kebon Sirih, Senin (26/11/2018).
Rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris sudah digulirkan sejak kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu pemprov mengalokasikan anggaran Rp479 miliar pada APBD 2016 untuk membeli lahan tersebut. Pemprov ingin mengalihfungsikan Gedung Kedubes Inggris menjadi ruang terbuka publik (RTH).