JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Astri Megatari menyebut memilih atau tidak dalam pilkada 2024 merupakan hak warga negara. Namun dia menekankan, mengajak seseorang untuk tidak memilih bisa dipidanakan.
"Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan," ujar Astri dalam konferensi pers di kantor KPUD Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Selain itu, hal yang bisa terancam pidana dalam pilkada serentak ini, soal politik uang.
"Kalau politik uang itu kan jelas. Jelas pidana ya," katanya.
Di sisi lain, merespons kemunculan gerakan coblos 3 Paslon, KPUD Jakarta akan mengencarkan sosialisasi ke masyarakat. Hal itu agar para pemilih tak golput saat hari pencoblosan.
"Kalau dari KPU sendiri tentunya sosialisasi terus kami lakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat selain itu juga agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar," katanya.
Namun, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, diakui Astri masih jadi pekerja rumah bagi pihaknya. Walaupun dia tetap berkeyakinan warga Jakarta yang cerdas dan kritis bisa menentukan sikap di pilkada serentak ini.
"Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI jakarta sekarang cerdas -cerdas, kritis-kritis, dan semuanya bisa menilai ketiga paslon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka," ucapnya.