Selanjutnya, melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM), kelurahan atau dinas terkait di Pemprov DKI Jakarta akan mendapat notifikasi permasalahan dari masyarakat. Proses seperti ini membuat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dengan hasil yang efektif.
Penggunaan sistem Cepat Respon Masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.
Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan. Baik yang bobotnya besar maupun kecil, sehingga semua aduan masyarakat bisa diselesaikan sekaligus meringankan warga. (Adv)