Prasetio berpendapat, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP yang cenderung diisi tim suksesnya. Sementara, dalam pemerintahan sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.
"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," katanya.
Sebelumnya, ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI enggan ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II.
Namun demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti. Karena itu dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.
Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).