Dia berharap dinas pendidikan mengkaji usulan itu sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.
“Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tutur Sutikno.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo menjelaskan terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri.
Perinciannya, sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA) dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Purwosusilo sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah.
“Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta),” tutur Purwosusilo.