JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membagikan pengalamannya saat mengembangkan ekosistem transformasi digital untuk para pelaku UMKM. Terutama kepada para penjual makanan yang biasanya muncul menjelang malam di Ibu Kota.
Anies mengatakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro sering kali tidak bisa langsung masuk ke pasar digital karena legalitas.
"Misalkan UMKM pedagang warung malam hari yang bikin warung makan di pinggir jalan, mereka selama ini tidak punya legalitas," ujar Anies Baswedan, Kamis (24/3/2022) dalam webinar March Festival Road to Digital Innovation Awards 2022 yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia.
Dia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta mencoba untuk membuat para pelaku mikro dan ultra mikro tersebut masuk ke aplikasi digital. Bukan hanya soal dagangan mereka ada di aplikasi online, namun juga soal mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan NPWP.
"Karena kalau dia tidak punya izin usaha dan NPWP dia tidak bisa partisipasi di pasar digital. Ini yang kemudian kami buat. Apa yang terjadi? Kami juga terkejut," ucap Anies.
Pihaknya menawarkan IUMK kepada masyarakat di Jakarta. Kata Anies, di Jakarta itu sebelum pandemi Covid-19 jumlah IUMK sekitar 70.000 unit, namun ketika kebijakan pembagian IUMK diterapkan, ada lebih dari 252.000 pelaku usaha kecil yang memiliki IUMK.
"Jadi mendadak pelaku-pelaku mikro dan ultra mikro itu pada punya izin usaha dan NPWP," ucap Anies Baswedan.
Anies menceritakan saat awal petugasnya mendatangi para pelaku usaha mikro dan ultra mikro tersebut mereka sempat ketakutan karena terbiasa digusur saat petugas mendatangi tempat usaha mereka.
"Walaupun agak unik ini, saat petugas kami mendatangi mereka itu, ketika didatangi mereka langsung defensif, karena mengiranya mau digusur, mau diusir. Karena terbiasa didatangi petugas itu mau digusur," ujar Anies Baswedan.