"Saya ingin anak saya masuk diterima ke sekolah ini, udah gitu aja. Sebelumnya sudah ikut seleksi jalur pertama sampai ketiga tetap tergeser. Alasannya karena zonasi," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Selain meminta penjelasan dari pihak sekolah, para orang tua mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kendala administratif maupun teknis yang merugikan calon peserta didik.
Mereka juga meminta proses seleksi dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami alasan seorang calon siswa dinyatakan diterima atau tidak lolos.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 6 Tambun Utara Tri Rumiyati mengatakan pihak sekolah hanya menjalankan sistem penerimaan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
"Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem. Sistem yang buat bukan kami tapi dinas, silakan ber-comment ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab," ujarnya.
Pihak sekolah menyayangkan aksi penggembokan karena berdampak pada kegiatan siswa yang telah diterima dan hendak mengikuti MPLS. Sekolah meminta persoalan hasil seleksi disampaikan melalui jalur yang tersedia tanpa menghambat kegiatan belajar maupun aktivitas peserta didik lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan orang tua maupun mekanisme seleksi yang dipersoalkan.