TEHERAN, iNews.id - Parlemen Iran menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk membawa keluar negara itu dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmaeil Baqaei mengatakan, parlemen Iran masih menyusun draf dan akan diajukan dalam waktu dekat. Meski demikian, dia menegaskan Iran tetap menentang pengembangan senjata pemusnah massal.
NPT beranggotakan 190 negara, ditandatangani pada 1968 dan mulai berlaku pada 1970. Kesepakatan ini melarang negara-negara anggota, selain Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Prancis, memiliki senjata nuklir. Sebagai imbalannya mereka diizinkan menjalankan program nuklir damai untuk pembangkit listrik, di bawah pengawasan penuh badan PBB.
Selain itu Iran pada 2015 juga menyepakati kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) bersama Amerika Serikat (AS) serta negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman.
Namun Presiden AS Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan itu pada 2018 disertai dengan menjatuhkan sanksi yang memukul perekonomian Iran. Sebagai respons Iran secara perlahan mengabaikan kesepakatan JCPOA dengan melakukan pengayaan uranium di atas ambang batas yang ditentukan.
Pemerintahan Trump di periode jabatannya berupaya memaksa Iran kembali ke kesepakatan tersebut dengan memaksanya untuk menghentikan pengayaan uranium. Namun Iran menolak dengan tegas dengan alasan pengayaan uranium merupakan haknya, sebagai bagian untuk menjalankan program nuklir sipil untuk pembangkit listrik.
AS dan Iran sedang melakukan perundingan nuklir yang sudah berlangsung lima putaran. Namun putaran keenam yang seharusnya berlangsung di Oman pada Minggu (15/6/2025) batal digelar karena perang dengan Israel.