Jadi, dalam kasus Hongaria, Uni Eropa tidak melihat UU anti-LGBT itu sebagai urusan dalam negeri yang bersangkutan. Akan tetapi, standar ganda blok tersebut akhirnya kelihatan sendiri saat menyikapi kebijakan Prancis yang membatasi hak-hak Muslimah.
Pada Maret lalu, Menteri Kehakiman Hongaria, Judit Varga, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan undang-undang yang dianggap mendiskriminasikan kaum LGBT itu di Mahkamah Hukum Uni Eropa.
“Seperti yang telah dilakukan sampai sekarang, kami akan terus berusaha sekuat tenaga demi melindungi anak-anak kita,” kata Varga.
Dalam pernyataannya untuk mendukung undang-undang tersebut bulan lalu, PM Viktor Orban mengatakan propaganda gender (LGBT) adalah ancaman terbesar yang menghantui anak-anak.
“Kami mau anak-anak kami dibiarkan bebas ... karena hal tersebut tidak sepatutnya ada di Hongaria, apalagi di sekolah-sekolah kita,” kata Orban.