Kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (HRW) mengatakan, kelompok nasionalis Hindu telah mengancam dan melecehkan kelompok Muslim dan agama minoritas lainnya di India. Yang menyedihkan, para Hindu radikal itu bisa berbuat sewenang-wenang tanpa mendapat hukuman, karena dilindungi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi. Namun, tuduhan HRW itu dibantah oleh partai tersebut.
Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, Pemerintah Federal Uttar Pradesh telah menghentikan pendanaan program yang disebut Skema Penyediaan Pendidikan Berkualitas di Madrasah pada Maret 2022.
Dokumen yang berasal dari Kementerian Urusan Minoritas itu menunjukkan, pemerintahan Modi tidak menyetujui proposal pendanaan baru dari negara-negara bagian yang berada di bawah program ini antara tahun fiskal 2017/18 dan 2020/21. Kini, dia sudah benar-benar menutup program tersebut.
Kementerian Urusan Minoritas India, yang menjalankan program tersebut hingga ditutup, tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Dokumen tersebut juga tidak menyebutkan alasan penutupannya. Namun, seorang pejabat pemerintah mengatakan hal itu mungkin terjadi karena undang-undang yang diterbitkan pada 2009 yang menjamin wajib belajar gratis bagi anak-anak mencakup sekolah negeri biasa.