Diketahui, negara-negara ASEAN berbeda pendapat dalam menentukan sikap soal krisis Myanmar. Namun pada akhir tahun lalu, di bawah kepemimpinan Brunei Darussalam, para pemimpin ASEAN sepakat mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni tak mengundang pemimpin junta dalam pertemuan tingkat tinggi (KTT). ASEAN hanya mengundang tokoh non-politik dari Myanmar.
Keputusan itu diambil karena Myanmar gagal memenuhi poin konsensus yang disepakati dalam pertemuan darurat di Jakarta pada April 2021, di antaranya mengakhiri kekerasan, memulai proses dialog, serta membebaskan tahanan politik.
Namun tampaknya, Kamboja akan mengambil pendekatan berbeda dalam mengatasi krisis Myanmar. Menlu Prak Sokhonn berharap akan menggantikan posisi Menlu Brunei Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dalam pertemuan di Siem Reap.
Dia bahkan mengkritik Yusof yang dinilai gagal untuk mendapatkan akses ke Aung San Suu Kyi.