Sementara itu sebanyak 55 partai politik telah terdaftar untuk mengikuti pemilu, sembilan di antaranya berencana untuk berkompetisi secara nasional.
"Enam partai sedang dalam peninjauan untuk persetujuan dan pendaftaran," demikian laporan surat kabar The Global New Light of Myanmar pada awal Agustus.
Namun, karena kelompok oposisi anti-junta dilarang ikut serta, pemilu nanti dianggap oleh pemerintahan negara Barat sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan para jenderal dan diperkirakan akan didominasi oleh perwakilan militer.
Pemerintahan sementara yang baru dibentuk telah mengumumkan rencana untuk mengadakan pemungutan suara di lebih dari 300 daerah pemilihan, termasuk wilayah yang saat ini dikuasai oleh kelompok bersenjata yang menentang militer.
Otoritas yang didukung junta militer pada 2024 menggelar sensus nasional untuk menyusun daftar pemilih, namun hanya mampu melakukan survei lapangan di 145 dari 330 kota di Myanmar.