Menurut Fattouh, resolusi itu sekaligus memperbarui pengakuan atas mandat hukum UNRWA serta peran kuncinya dalam melindungi pengungsi Palestina di tengah agresi yang terus berlangsung.
Namun, dia juga memperingatkan bahwa pelanggaran Israel terhadap Palestina terus meningkat. Fattouh menyinggung praktik pembersihan etnis yang disebutnya masih berlangsung, serta memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.
Sorotan pada Akses Bantuan
Resolusi PBB ini disahkan menyusul rekomendasi penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Oktober lalu yang menguraikan kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB dan hukum humaniter internasional. Salah satu sorotan utama adalah pembatasan ketat Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza.
Padahal, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) dan mulai berlaku sejak 10 Oktober, Israel diwajibkan mengizinkan masuknya lebih dari 600 truk bantuan kemanusiaan setiap hari. Kenyataannya, Israel hanya membuka akses bagi sebagian kecil bantuan.