Sebanyak 29 negara dengan kasus intimidasi terhadap aktivis HAM adalah Bahrain, Kamerun, China, Kolombia, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Mesir, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungaria, India, Israel, Kirgistan, Maladewa, Mali, Maroko, Myanmar, Filipina, Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Sudan Selatan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Turki, Turkmenistan, dan Venezuela.
Pemerintah sering menuduh aktivis HAM sebagai teroris atau menyalahkan mereka karena bekerja sama dengan entitas asing atau merusak reputasi atau keamanan negara.
"(Ada) kecenderungan yang mengganggu dalam penggunaan argumen keamanan nasional dan strategi kontra-terorisme oleh negara-negara sebagai pembenaran untuk memblokir akses oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil ke PBB," bunyi laporan itu.
Disebutkan pula dalam laporan, seorang perempuan yang bekerja sama dengan PBB melaporkan ancaman pemerkosaan dan menjadi sasaran kampanye kotor di media sosial. Staf PBB kerap menemui orang-orang yang takut seperti itu agat mau bercerita.
Asisten Sekjen PBB untuk HAM, Andrew Gilmour akan mempresentasikan laporan tersebut ke Dewan HAM pekan depan. Dia mengatakan bahwa kasus-kasus dalam laporan itu merupakan fenomena puncak gunung es.